Sri Laelasari Berharap APPSI 2025-2030 Kendalikan Harga di Pasar Tradisional.

KUNINGAN (KN),- Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kuningan, Sri Laelasari, mengatakan, pengurus DPD Asosiasi Perdagangan Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Masa Bhakti 2025-2030, mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional. 

"Selain itu juga agar pro pedagang pasar dan saya menghimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Kuningan untuk membeli barang kebutuhan pokok di pasar tradisional, meskipun saat ini marak toko modern," kata Sri kepada kamangkaranews.com, usai menghadiri Pelantikan dan Deklarasi Asosiasi Perdagangan Pasar Seluruh Indonesia Masa Bhakti 2025-2030, di RM Ma'Nioh, Kamis (27/2/2025). 

Menjelang Idul Fitri 1446 H, ia berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil dan pengurus APPSI 2025-2030 bisa mengendalikan harga kebutuhan pokoknya stabil sesuai keinginan masyarakat. 

Menyikapi kemungkinan adanya penimbun barang, sebagai legislator akan melakukan fungsi pengawasan dan jika hal itu ada maka akan berkoordinasi dengan Dinas Kopdagperin dan dinas terkait lainnya serta merekomendasikan agar menindak tegas para penimbun itu. 

Sebelumnya, Ketua Umum DPW APPSI Jawa Barat yang juga Staf Ahli Menteri Pertanian, Nandang Sudrajat, mengatakan, yang masih bisa diraih rakyat Indonesia yang berkecimpung dalam ekonomi, pertama  bidang perdagangan dalam hal ini pasar rakyat atau tradisional dan kedua pertanian. 

"Di luar itu sudah dikuasai oligarki," katanya. 

Tantangan yang dihadapi pedagang pasar tradisional adalah toko modern karena uang dari hasil penjualan barang dari toko tersebut dibawa ke Jakarta bukan berputar di masyarakat. 

Oleh karena itu, pengurus APPSI Kabupaten Kuningan harus proaktif mrngedukasi masyarakat untuk membeli barang kebutuhan pokok di pasar tradisional agar uangnya bisa berputar untuk masyarakat Kuningan. 

Ia mengingatkan, kurun waktu 2017-2023 terjadi kenaikkan jumlah rakyat miskin di Idonesia yaitu 3,4 persen dan 4,1 persen masyarakat golongan ekonomi menengah rentan kemiskinan. 

"Ironisnya dalam kurun waktu 2017-2024 terdapat 162 orang Indonesian kekayaannya naik 100 persen dan 62 orang yang harta kekayaannya pesat naik 153 persen," sebutnya. 

Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto, ingin menyeimbangkan ketimpangan ekonomi itu dengan menggulirkan program unggulan yaitu swasembada pangan padi dan jagung  salah satunya memperbaiki fasilitasi irigasi. 

"Di Jawa Barat saja terdapat 47 persen irigasi rusak. Proyekna tidak di tenderkan atau dikerjakan oleh perusahaan tetapi swakelola masyarakat petani," katanya. 

Kemudian, Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya ketahanan pangan menyongsong Indonesia Emas 2045. Hubungannya dengan pedagang dan petani adalah penyediaan bahan makanan sehingga kesejahteraannya bisa meningkat. 

Sementara itu, Ketua Umum DPD APPSI Kabupaten Kuningan masa bhakti 2025-2030, Gun Gun M. Lutfi Nugraha, mengatakan, setelah dirinya dilantik ia akan mendirikan koperasi pasar simpan pinjam yang tersebar di 32 komisariat atau pasar. 

Ia setuju dengan pendapat anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kuningan, Sri Laelasari, bahwa kebutuhan bahan pokok menjelang Idul Fitri 1446 H tidak mengalami lonjakan.

Menyikapi adanya penimbun, ia akan bekerja sama dengan dinas terkait dan TNI Polres untuk menindak tegas agar tidak terjadi lonjakan harga di pasar tradisional. 

"Menyetok barang kebutuhan pokok tidak apa-apa tapi jika menimbunnya merupakan tindak pidana," katanya. 

Terpantau, hadir Ketua Umum DPW APPSI Jawa Barat, Nandang Sudrajat (Staf Ahli Menteri Pertanian) didampingi Wakil Ketua, Kadis  Diskoperindag, Trisman bersama Kabid Perdagangan dan Kabid Pasar,  Perwakilan Kadis Pertanian dan Ketua Umum DPD APPSI Kab Kuningan, 

Pewarta : deha.