Yanuar Prihatin Terima Rekomendasi DPP PPP, Toto: Sudah Saatnya Kuningan Dipimpin Santri

KUNINGAN (KN),- Calon Bupati Kuningan, Yanuar Prihatin, menerima rekomedasi (surat tugas) dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) di Sekretariat DPC PPP Kabupaten Kuningan, Sabtu (29/6/2024) sore.

Surat tugas itu terlebih dahulu dibacakan Ketua Desk Pilkada, Ali Akbar, disaksikan Ketua DPC PPP, Toto Taufikurohman beserta jajaran pengurus dan Cabup Yanuar Prihatin didampingi tim relawan.

Sebelumnya, Yanuar Prihatin, yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mendapat rekomendasi/surat tugas dari DPP Partai Demokrat dan sekarang dari DPP PPP. Maka di Pilkada Serentak 2024, PKB, Partai Demokrat dan PPP sangat berpeluang adanya koalisi dan tinggal menunggu deklarasi.

Ketua DPC PPP Kabupaten Kuningan, Toto Taufikurohman, kepada wartawan mengatakan, Yanuar Prihatin telah mendaftar di DPP PPP, setelah diverifikasi kemudian keluar surat tugas.

"Surat tugas dari DPP PPP kepada Pak Yanuar Prihatin merupakan yang pertama dan mudah-mudahan apa yang tersirat dalam surat tugas itu bisa dimanfaatkan oleh Pak Yanuar sebagai Calon Bupati Kuningan," katanya.

Dijelaskan, tahapan di PPP setelah keluarnya surat tugas, kemudian melakukan survei mulai tanggal 7 atau 12 selama dua minggu. Selanjutnya semua calon akan diundang dan ketiga adalah rekomendasi.

Surat tugas ini bukan hanya kepada Yanuar Prihatin tapi masih ada lagi calon lainnya. Agenda penyerahan surat tugas sebenarnya besok tetapi Yanuar Prihatin sebagai anggota DPR RI ada agenda tugas negara maka diserahkan hari ini.

"Dengan adanya surat tugas dari DPP PPP maka sudah saatnya Kuningan dipimpin oleh santri," katanya.

Sementara itu, Yanuar Prihatin, usai menerina rekomendasi/surat tugas, menyampaikan terima kasih kepada PPP mulai dari DPP, DPW hingga DPC dan berharap bersama-sama menata Kabupaten Kuningan menjadi lebih baik lagi.

"Ini bukan hanya sekedar Pilkada tapi lebih penting kemitraan lima tahun ke depan untuk melakukan perbaikan Kabupaten Kuningan tidak bisa hanya dilakukan sendiri tapi harus bersama-sama dengan partai politik. Koalisi partai politik dalam Pilkada adalah jembatan untuk menata Kabupaten Kuningan," katanya. 

Dijelaskan, banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemimpin Kabupaten Kuningan, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemiskinan pengangguran dan keuangan daerah, misalnya gagal bayar hingga mencapai 500 milyar.

"Saya punya niat dan keinginan untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Kuningan, bahkan data dari Jakarta ternyata Kuningan termasuk kabupaten miskin ekstrim dengan jumlah penduduk miskin mencapai 12 persen dan pengangguran terbuka 7-9 persen dari angkatan kerja 500 ribuan," sebutnya.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan 78 persen disuplay dari Jakarta (APBN) sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara 12-15 persen dan dari 100 persen APBD, 78 persen habis untuk belanja pegawai (gaji ASN dan sebagainya).

"Artinya belanja modal untuk pemberdayaan atau peningkatan ekonomi masyarakat hanya 22 persen," katanya.

Pewarta: deha.