Warga Segel Proyek Grand Amelia 2

KUNINGAN (KN),- Warga Desa Kedungarum, Kecamatan Kuningan, dan Gereba, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan melakulan aksi menyegel proyek Perum Grand Amelia 2 pada tahap 11 yang dibangun PT. Bhakti Artha Mulya karena banyak warga yang mengeluh masalah pengairan, Rabu (22/5/2024).

“Hari ini kami segel untuk menunjukan bahwa tuntutan kami itu serius dan mohon ditindak lanjuti. Kita warga tidak cari masalah melainkan cari solusi tapi pihak pengembang tidak menggubris keluhan kami sehingga kami pun melakukan hal ini," kata salah seorang ketua RT yang enggan disebutkan namanya dengan nada kesal.

Dikatakan, sejujurnya tuntutan warga cukup sederhana yakni sediakan sarana air bersih yang memadai untuk kebutuhan warga sehari-hari. Namun jauh panggang dari api, pengembang proyek abai terhadap keluhan warga.

“Sejak tinggal di sini dari Januari 2023 sampai sekarang masalah air diabaikan oleh pengembang padahal kami melalui RT, RW sabar dan kooperatif menyampaikan kepada pihak pengembang namun jawabanya hanya diusahakan saja," ujar Ageng warga setempat.

Sebagai mana diketahui air di Perum Grand Amelia menggunakan sumur bor yang disediakan pengembang. Namun pelayanannya sangat buruk. Bisa jadi paling buruk selama pengembang menyediakan layanan pengairan warga.

“Tolong pemerintah dan aparat kepolisian mengkaji ulang izin operasional pengembang ini, jika dirasa memang merugikan masyarakat bisa dikenakan sanksi. Benar, Kuningan butuh investasi tapi bukan investasi yang abai terhadap warga,” tandas Ageng.

Sebenarnya dengan pelayanan sangat buruk seperti ini, sangat merugikan tidak hanya bagi warga melainkan juga bagi pengembang. Warga bisa menilai pengembang mana yang layak untuk dipilih produk dan layanannya tentu dengan kualitas yang baik. Jika pengembang sadar akan strategi pemasaran dan pelayanan seharusnya bisa diselesaikan segera.

Selain itu, dominan  produk perumahan ini adalah subsidi, jadi ada uang rakyat yang diamanahkan disitu. Pihak perbankan juga bisa menilai perusahaan mana yang layak mendapat fasilitas subsidi dari pemerintah dalam pelaksanaannya untuk pelayanan masyarakat.

"Nampaknya jika memang benar tidak bisa amanah dalam menyalurkan program subsidi bisa dilakukan audit karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak," katanya. 

Pewarta: deha/rls.