SW #7 PWI Bersama Sekretaris DPRD Kuningan, Diklatpim I Pejabat dan UKW Tujuannya Uji Kemampuan

KUNINGAN (KN),- Sekretaris DPRD Kabupaten Kuningan, Deni Hamdani, mengatakan, dirinya ikut Diklatpim I bertujuan untuk menambah ilmu sebagai pejabat eselon II dan ia menyukai challenge (tantangan).

Hal itu dikatakan Deni ketika Sharing Wawasan (SW) ketujuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kuningan yang merupakan rangkaian kegiatan Konferensi PWI Kabupaten Kuningan 2023 direncanakan di Ballroom Edelweis, Sangkanpark, 14 Desember 2023.

"Saya kemarin waktu masih Kadis Sosial ikut Diklatpim I untuk menambah ilmu sebagai pejabat eselon II di Pemda Kuningan karena saya suka challenge," katanya saat SW #7 bertema "Kesamaan Antara UKW (Uji Kompetensi Wartawan) dengan DIKLATPIM I Pejabat" di obyek wisata Sawah Lope, Minggu (10/12/2023). 

Dijelaskan, sekarang zaman berkompetisi dan yang akan menang adalah yang berkompetensi. Namun ia ikut Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I (dulu Diklatpim I l) bukan untuk bersaing akan tetapi hanya untuk menambah ilmu dan wawasan.

Menurutnya, apa yang diamanatkan kepada dirinya akan dilaksanakan dan harus berani mengambil keputusan.

PKN I adalah Diklat PNS yang dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan struktural. Sedangkan di dunia wartawan yang tergabung di PWI Kuningan ada program Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

"Sebenarnya ada kesamaan hanya beda nama saja tetapi tujuannya sama yaitu kompetensi atau untuk menguji kemampuan," terang Deni.

PKN I adalah pelatihan struktural kepemimpinan madya yang dikuti pejabat pimpinan tinggi atau non-Pegawai ASN yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti PKN Tingkat I.

"Tujuannya untuk mengembangkan kompetensi peserta guna memenuhi standar kompetensi manajerial JPT Madya," katanya.

Kompetensi dalam Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I merupakan kompetensi kepemimpinan kolaboratif yaitu kemampuan melakukan pengembangan kapasitas kepemimpinan kolaboratif.

Kemudian kemampuan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam menangani isu kebijakan nasional yang bersifat strategis serta kemampuan memimpin pencapaian arah kebijakan lintas instansi atau sektor. 

Dalam PKN I, ia mengangkat isu nasional mengenai kemiskinan ekstrim di Indonesia ternyata disebabkan tiga faktor versi yang ia dalami sejak di Dinas Sosial.

Pertama faktor mentalitas warga masyarakat meskipun tergolong ekonomi mampu tapi pada saat ada bantuan sosial dari pemerintah mereka mengaku miskin. 

Kedua, faktor data sejak tingkat desa artinya pendataan warga masyarakat yang seharusnya tidak mendapat bantuan sosial tetapi dimasukan ke dalam data penerima bantuan meskipun tidak termasuk 14 kriteria masyarakat miskin. 

Data itu bertambah sejak Covid kemarin ada program Sapa Warga sebanyak 48 ribuan warga Kuningan yang terdampak Covid migrasi ke DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Awalnya orang miskin hanya 70 ribuan menjadi 118 ribuan mendapat bansos.

"Data itu harus diperbaiki termasuk mental warga masyarakat agar ada kejalasan Pemda mengambil keputusan dan saya punya metode angka kemiskinan tersusun sesuai data," katanya.

Ia sudah punya Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Mekanisme Warga Masyarakat Kuningan Masuk Kategori Miskin, ada 12 indikator kalau 12 indikator itu terpenuhi maka sangat miskin atau miskin ekstrim.

Data kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kuningan sudah diverifikasi Oktober 2021 ada 6,30 persen. Maret 2022 turun menjadi 2,9 persen dan terakhir 1,1 persen. Sedangkan yang miskin dari 12,97 persen sekarang 10,12 persen.

Untuk melihat data tersebut real time ia punya aplikasinya dan bisa diakses hingga pemerintah desa dan sudah konek ke Kemensos RI.

"Data kemiskinan perlu kita edukasi supaya literasi masyarakat tentang kemiskinan ini bisa paham jangan sampai menimbulkan polemik yang tidak ada ujung pangkalnya," harap Deni.

Ke depan, lanjut dia, tinggal memainten data ini terintegrasi dengan data kegiatan, semua SKPD wajib mengadop data itu dalam program pengentasan kemiskinan.

Terpantau, SW #7 dilakukan juga dialog interaktif terutama menyamakan persepsi antara fungsi media dengan lembaga wakil rakyat agar transparan dalam keterbukaan informasi publik yang didukung oleh teknologi informasi.

Pewarta : deha.