Diskusi ICMI "Menakar Kinerja Wakil Rakyat Kabupaten Kuningan"

KUNINGAN- Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orda Kabupaten Kuningan melalui Divisi Riset dan Teknologi kembali gelar Academic Discussion  Club (ADC) episode ke-2, di Universitas Kuningan Corner, Selasa (26/9).

Dalam siaran persnya, Rabu (27/9/2023) menjelaskan, diskusi para akademisi bertema "Menakar Kinerja Wakil Rakyat Kabupaten Kuningan".

Hadir narasumber dari Badan Kehormatan (BK) Toto Tohari. Komisi I, Deki Zaenal Mutaqin. Komisi II, M. Apip Firmansyah dan Udin Kusnaedi. Komisi IV, M. Hadis. Pemerhati Kebijakan Publik, Boy Sandi Kertanegara dan perwakilan dari pers yang juga anggota PWI Kabupaten Kuningan, Deden Rijalul Umam.

ADC kali ini, Ketua DPRD Kuningan tidak bisa hadir karena ada acara lain. Begitu pula dari Bapemperda dan Komisi III. 

Diskusi berjalan hangat, serius tetapi santai. Sejak membaca tema saja, para narasumber sudah negatif thinking karena menganggap diskusinya akan menyudutkan kinerja anggota DPRD Kuningan. Namun, ICMI sudah mengemas skenario diskusi akan berjalan berimbang.

Bahkan para narasumber dari tiap komisi di DPRD mempunyai waktu yang leluasa untuk menyampaikan apa saja kinerja DPRD yang sudah terrealisasi dengan capaian-capaian yang baik untuk Kuningan ke depan. 

Walhasil, diskusi ICMI memang menjadi sarana penyampaian informasi ke publik, sehingga publik tahu bahwa anggota DPRD memang terus bekerja untuk rakyat Kuningan.

Ketika diskusi baru dimulai dan moderator menanyakan terkait legislasi kepada Toto Tohari selaku mantan anggota Bapemperda, namun Ketua Komisi II, Apip Firmansyah, interupsi agar yang ditanyakan hanya tentang BK saja bukan Bapemperda. 

Hal ini sontak membuat peserta kaget. Namun moderator mempertegas bahwa ini hanya pertanyaan umum dan Toto Tohari pun berkenan menjawab. Adanya interupsi ini menimbulkan kesan kurang berani atau sedikit takut mungkin sehingga ia melakukan hal tersebut.

Padahal di sisi lain, data hasil survei dari Jamparing Research , menyebutkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja anggota DPRD pada Februari 2023, DPRD memperoleh apresiasi masyarakat Kuningan angka 71 persen Cukup Puas.

Kemudian Jamparing Research melakukan survei kembali pada Juli 2023, memperoleh data kepuasan masyarakat terhadap kinerja anggota DPRS sebesar 75 persen Cukup Puas. Ini artinya masyarakat Kabupaten Kuningan memberikan opini bahwa kinerja DPRD Kuningan termasuk pada kategori Baik.

Terdapat beberapa pertanyaan yang sedikit membuat para narasumber menjadi bias dalam menyampaikan jawaban, diantaranya Program Pengangkatan Honorer menjadi PPPK yang akan membebani sekian persen APBD. Disisi lain wakil rakyat harus memperjuangkan honorer tetapi kondisi APBD Kuningan yang masih rendah. 

Terhadap kondisi itu, muncul pertanyaan bagaimana ide dan gagasan anggota dewan untuk bisa menggulirkan program yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kuningan sehingga dapat mendongkrak kenaikan PAD atau APBD Kuningan. Sementara jawaban dari para narasumber masih belum maksimal.

Kasus gagal bayar juga masih menjadi topik diskusi DPRD pun dianggap terlibat atas kejadian ini, karena kurang teliti saat membaca RAPBD pada titik "rencana pendapatan" yang kemudian terjadi meleset dari target. 

Tentu hal ini merepresentasikan bahwa anggota dewan kurang kritis dan malas dalam mengkaji lebih mendalam atas RAPBD saat itu.

Kinerja fungsi pengawasan anggota dewan atas pelaksanaan Perda yang telah dibuatnya juga menjadi sorotan karena Perda yang ada masih lemah dalam realisasinya. Hal ini memperlihatkan kinerja dewan pada fungsi pengawasan tidak berjalan efektif.

 
Contoh pelaksanaan Perda yang butuh pengawasan, diantaranya, Perda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA), Perda tentang Pondok Pesantren, dan lainnya. Realisasi Perda ini baik pada tataran penganggaran maupun pada tataran pelaksanaan teknisnya masih dirasa belum optimal dan kurang efektif.

Peserta yang hadir sangat antusias, terbukti banyak peserta yang mengungkapkan uneg-unegnya, seperti yang disampaikan Sandi dari Pemuda Muhammadiyah, ia menyayangkan karakter moral para pejabat yang masih jauh panggang dari api. Menurutnya, pada 2022 Kuningan menyandang gelar kemiskinan ekstrim tapi anggota dewannya malah naik gaji. 

Selanjutnya, Sekretaris Gapensi sekaligus Sekretaris Korps Alumni KNPI,Uus Yusuf, menyayangkan saat gagal bayar, Bupati Kuningan (Eksekutif) sudah mengalah namun DPRD masih bersikukuh terhadap budget yang dicanangkan. 

Tri dari HMI juga menyarankan bagaimana jika dewan itu lebih gentle dengan transparansi. Misalnya rapat-rapat harus terbuka bagi media dan masyarakat. 

Ketua Komisi I, Deki ZA, menyebutkan beberapa otokritik bagi anggota dewan. “Kami ini sejujurnya hanya memiliki akseptabilitas doank, belum tentu kapasitas kami lebih baik dari kalian," sebutnya. 

Ia juga mengakui, gagal bayar bukan sepenuhnya salah eksekutif melainkan juga ada turut andil kawan-kawan dewan sebagai lembaga yang mengawasi.

Namun, terlepas itu semua. Sekjen ICMI Orda Kuningan, Dede Awaludin, mengapresiasi anggota dewan yang berkenan hadir dan menurut pria yang dikenal dengan panggilan Delon tersebut menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD yang mau hadir untuk berdiskusi malam ini.

“Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan anggota dewan yang mau hadir untuk berdiskusi malam ini. Di sinilah salah satu bentuk diujinya dewan bersuara di hadapan publik di mimbar akademik, ini juga membuktikan bahwa anggota DPRD yang hadir memiliki keberanian dalam berdiskusi," katanya.

Ia pun  mengucapkan terima kasih kepada Rektor Uniku yang telah memfasilitasi kegiatan ini, tidak lupa para tamu undangan yang hadir serta pengurus ICMI Orda Kuningan.

Acara diskusi yang dipandu Ageng Sutrisno Wisanggeni Wicaksono yang merupakan delegasi Indonesia dalam debat bahasa Inggris se-Asean ini berlangsung lancar dan ramai. Banyak materi diskusi yang dibicarakan, hal ini membuat acara ADC ICMI berakhir pada pukul 23:45 WIB.

ICMI akan terus menggulirkan program ini dengan tema-tema yang penting dan diharapkan dapat memberikan inspirasi untuk kemajuan Kuningan ke depan. (*)