Kader PDIP Tolak Jokowi Tiga Periode dan Penundaan Pemilu 2024

KUNINGAN (KN),- Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, mengatakan kalau dirinya sama dengan keinginan para mahasiswa menolak perpanjangan Presiden Joko Widodo tiga periode.

“Perpanjangan menjadi tiga periode tidak sesuai perundang-undangan,” kata Nuzul, saat diminta pendapatnya mengenai aksi mahasiswa ke gedung DPRD Kuningan, di ruang kerjanya, Senin (11/4/2022).
 
Dijelaskan, sejak Jumat kemarin ia sudah menerima surat dari BEM Uniku tentang aksi mahasiswa hari ini mengenai empat isu yaitu Tolak Perpanjangan Periode Jokowi, Tolak Penundaan Pemilu 2024, Tolak Kenaikkan BBM dan Stabilkan Kebutuhan Pangan Masyarakat Indonesia.
 
Menurutnya, menyampaikan pendapat di muka umum dijamin undang-undang maka seluruh jajaran pimpinan dan ketua fraksi akan siap menerima dan berdiskusi dengan para mahasiswa.
 
“Apa yang diaspirasikan oleh teman-teman mahasiswa sama persis dengan hati nurani kita bahwa kita menolak untuk dilakukan perpanjangan masa jabatan tiga periode,” katanya.
 
Kemudian tuntutan penundaan pemilu, ia menjelaskan, sikap Presiden Jokowi sudah tegas dan jelas, bahkan melakukan rakor untuk mempersiapkan tahapan Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

“Jokowi sudah memerintahkan kepada menteri terkait untuk menyiapkan skema anggaran pemilu, saya kira kurang apalagi ya ketegasan itu, bahkan minggu depan Presiden melantik KPU dan Bawaslu,” katanya kepada kamangkaranews.com.
 
Artinya, imbuh Nuzul, tidak ada kegamangan lagi dan pemilu harus dilaksanakan 14 Februari 2024.
 
“Kita juga sama dengan mahasiswa, kita tolak penundaan Pemilu 2024, kita tolak masa jabatan tiga periode. Saya sendiri dari PDIP tidak ada wacana untuk perpanjangan tiga periode, jadi clear-lah masalah ini,” ujarnya.
 
Menyikapi keinginan mahasiswa adanya stabilitas harga pangan, ia mengakui ada beberapa komoditas harga sekarang ini memberatkan tapi hal itu dipengaruhi oleh situasi global, perang Rusia Ukrania juga mempengaruhi.
 
Harga minyak dunia semuanya naik tapi Presiden atau pemerintah pusat sudah mempersiapkan skema ekonomi untuk masyarakat miskin, diantaranya BLT Khusus Minyak Goreng yang nominalnya Rp300 disamping bansos PKH dan BPNT.
 
“Intinya kami siap mendengar dan pada dasarnya apa yang diaspirasikan mahasiswa seiring dan sejalan dengan kami,” pungkasnya.
 
Pewarta : deha