GMNI Pertanyakan Kuningan Miskin Ekstrim ?
KUNINGAN
(KN),- Maraknya pemberitaan di media massa mengenai kemiskinan ekstrim di
Kabupaten Kuningan, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional
Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Kuningan, beraudensi dengan jajaran DPRD
Kuningan dan pejabat Pemkab Kuningan, Jumat (18/3/2022)..
Mereka
diterima Ketua Komisi IV DPRD, Tresnadi dan salah satu anggota Komisi IV, Deki
Z Mutaqin.
Nampak hadir Kepala DPMD, Dudi Fahrudin, Kepala Bappeda, Usep Sumirat, Kepala Bakesbangpol, Budi Alimudin dan Kabid Daya Sos PFM (Pemberdayaan Sosial Penanganan Fakir Miskin) Ence Hadiat. R.
“Menteri
Dalam Negeri pada September 2021, mengumumkan Kabupaten Kuningan sebagai miskin
ekstrem dengan indeks kemiskinan 6,36 persen," kata Jubir GMNI, Hendra Nur
Rochman didampingi Ketua DPC GMNI Kuningan, Adi Pauji (Wowo).
Dijelaskan,
audensi ke gedung DPRD Kuningan menunjukan peran mahasiswa sebagai agen of change untuk melakukan diskusi
terkait kondisi daerah yang perlu perhatian.
Upaya
menseriusi isu bahwa Kuningan sebagai miskin ekstrim, mencari solusi agar
Kuningan keluar dari lingkaran miskin ekstrem, maka GMNI meminta pemerintah
juga serius melakukan upaya penanganan kemiskinan di masyarakat.
"Belum
lagi kami dengar malah mencuat permasalahan carut marutnya data warga miskin
dan penyaluran Bansos. Maka saat ini kita pertanyakan sejauhmana upaya
penanganan kemiskinan yang dilakukan dan pengawasan seperti apa yang dilakukan
oleh legislatif ?," tanya dia.
Terpisah,
Sekda Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, saat dikonfirmasi, mengucapkan terima
kasih atas adanya suara dari para mahasiswa yang mempertanyakan soal upaya
pemerintah dalam penanganan kemiskinan.
"Persoalan
(penanganan) kemiskinan itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, namun butuh
kerja bareng dari semua pihak termasuk dari pihak akademisi, yakni rekan-rekan
mahasiswa," ujar Sekda.
Pemkab
Kuningan, imbuhnya, sangat serius dan telah melakukan berbagai ikhtiar di tengah
segala keterbatasan. Ikhtiar tersebut, katanya, sudah menunjukkan hasil, dengan
turunnya Indeks Keparahan Kemiskinan di Kuningan.
"Kita
juga telah mampu menurunkan Indeks Kedalaman, Saya kira patut juga dihargai.
Dengan turunnya Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman ini berarti kita sudah
melangkah dalam rel yang benar," katanya.
Ia pun mengakui,
angka kemiskinan di Kuningan memang masih tinggi. Hal ini, disebutkan Dian,
tidak terjadi di Kabupaten Kuningan saja.
"Kita
juga tidak pungkiri ada hal-hal yang butuh perbaikan seperti yang dikatakan
adik-adik mahasiswa secara kasuistik tadi. Sesuai arahan pimpinan, kita tentu
akan perbaiki ke depannya," katanya.
Pihaknya
akan terus meminta SKPD terkait untuk lebih mengoptimalkan upaya penanganan
kemiskinan ini.
"Kita selalu lakukan evaluasi terkait upaya penanganan kemiskinan yang sudah dilakukan. Tentu hal-hal kekurangan yang belum terlaksana, akan kita perbaiki," katanya.
Terpantau, audiensi yang dilaksanakan di ruang Badan Anggaran DPRD Kuningan ini
berlangsung tertib selama kurang lebih dua jam. Setelah beraudiensi, belasan
mahasiswa GMNI membubarkan diri.
Pewarta :
deha
Nampak hadir Kepala DPMD, Dudi Fahrudin, Kepala Bappeda, Usep Sumirat, Kepala Bakesbangpol, Budi Alimudin dan Kabid Daya Sos PFM (Pemberdayaan Sosial Penanganan Fakir Miskin) Ence Hadiat. R.
"Kita selalu lakukan evaluasi terkait upaya penanganan kemiskinan yang sudah dilakukan. Tentu hal-hal kekurangan yang belum terlaksana, akan kita perbaiki," katanya.
Post a Comment