Wabup Ridho : Kawasan Hijau Jangan Jadi Hutan Pabrik dan Perumahan
KUNINGAN
(KN),- Wakil Bupati Kuningan, M. Ridho Suganda, mengatakan, saat ini ada teror
bahwa di Kabupaten Kuningan ada perizinan mendirikan pabrik-pabrik padahal
Kuningan sebagai kabupaten konservasi.
“Sistem
perizinan sekarang menggunakan aplikasi, tiba-tiba nanti di kawasan hijau ada
pabrik, perumahan maka akan ada hutan perumahan dan hutan pabrik. Ini jangan
sampai terjadi,” katanya.
Hal itu
dikatakan dalam kegiatan penanaman pohon ‘Babarengan Ngarumat Seke Cai’ yang
diselenggarakan Gema Jabar Hejo, Bukit Mende, Desa Cipondok, Kecamatan
Cibingbin, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Minggu (19/12/2021).
“Seperti lahan pertanian, saya lebih baik berkelahi dengan orang yang mengusulkan izin daripada mereka mengambil wilayah sawah kita untuk lahan mereka,” kata Ridho yang juga Ketua Koordinator Pengawasan Investasi Kabupaten Kuningan.
Menurutnya,
lahan sawah berhubungan dengan ketahanan pangan yang kuat, jangan sampai
diambil untuk lahan pabrik.
“Sesuai data
yang ada di Kabupaten Kuningan tercatat 30.000 hektar wilayah hijau,” sebutnya.
Masyarakat
jangan sampai menjadi saksi, daerah yang awalnya sebagai serapan air kemudian rusak
akibat perbuatan orang-orang yang tidak bertangung jawab.
Ia mengajak
masyarakat berkomitmen bahwa Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten konservasi,
lebih baik tidak punya uang daripada banyak uang tapi limbahnya ada
dimana-mana.
“Karena jika
limbah itu sudah tersebar, maka anak-anak kita meminum air dari limbah dan itu
sangat berbahaya bagi kesehatan,” katanya.
Begitu pula
mengenai hutan, ia mendengar informasi dari Pemprov Jabar agar Pemda Kuningan
menghimbau kepada para kepala desa.
‘Saya kira
akan dibantu oleh Pemprov Jabar tapi ternyata tidak, artinya anggarannya dari
pemerintah desa, berarti DD/ADD dipotong lagi dong, saya harap jangan demo
lagi,” katanya.
Mengenai program menjaga lingkungan, ia “mencolek” Perhutani karena dirinya sering offroad ke hutan dan melihat orang Perhutani menebang pohon.
“Seharusnya
warga masyarakat yang menebang, itu masuk akal karena di Cibingbin pernah
terjadi longsor akibat penebangan liar, oh bukan liar tapi pohon karena kalau
dilakukan oleh Perhutani bukan liar,” katanya.
Dulu Pemkab
Kuningan ada program Dinas Kehutanan memanfaatkan wilayah hutan untuk
pemberdayaan masyarakat dan ini bisa dijadikan peluang untuk lapangan
pekerjaan.
Ini ada kaitannya dengan ekonomi masyarakat, jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat
mencanangkan Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten termiskin, seharusnya
membantu memberikan programnya.
“Jangan
diomongin kita miskin terus, kasih programnya, jadi tolong Perhutani dikomunikasikan
ke Gubernur atau Wakil Gubernur Jabar, kalau yang menyampaikan ke Kementerian
Kehutanan mungkin masih didengar kalau gubernur yang minta,” katanya.
Terkait
aturan penebangan pohon, jangan sampai ada warga Kabupaten Kuningan salah
menebang pohon kemudian masuk penjara.
“Kasihan pak
mungkin masyarakat kita tidak memahami wilayah mana yang harus ditebang, pohon
mana yang bisa ia tebang dan bisa digunakan, tidak paham dengan data dan
sebagainya, yang dia tahu menanam setelah besar ditebang,” katanya.
Ia mengajak masyarakat
menjaga hutan dan lingkungan hijau agar menjadi lebih baik dan terhindar dari
serangan hama babi hutan, meskipun ada komunitas pemburu babi hutan tapi
babinya tidak habis-habis.
Wabup Ridho
pun mengingatkan warga masyarakat, khususnya yang ada di Wilayah Kuningan Timur
yang selalu kekurangan air karena daerah aliran air tidak ada pohonnya dan
harus dihijaukan kembali.
Sekarang
sudah ada Bendungan Kuningan yang letaknya di Kuningan Timur yaitu di Cibeureum dan
itu sangat penting untuk mengatur irigasi ke pertanian.
“Sebagus apa
pun program pertanian tapi kalau airnya tidak ada pohon tak akan tumbuh. Sawah
itu harta kita dan ke depan Kabupaten Kuningan menjadi sentra pangan di Jawa
Barat,” katanya.
Nampak hadir,
Kabid Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dinas Kehutanan Jawa Barat, Adji
Sumarwan, perwakilan Bank Kuningan, perwakilan Perum Perhutani KPH Kuningan, Camat
Cibingbin dan Kades Cipondok.
Selain itu
pula, Ketua DPD LDII Kuningan, Ketua Senkom Mitra Polri Kuningan dan perwakilan
Dinas LH Kuningan.
Sedangkan
komponen yang ikut yaitu DPD LDII Kuningan, Komunitas Gema Pala, SENKOM Mitra
Polri Kuningan, Komunitas Keris Riung Gunung, Komunitas Napak Tilas, Fatayat
Nahdlatul Ulama Kuningan, Mapala Timbal.
Kemudian, Padepokan
Ciptawening, Pagar Nusa Kuningan, Youtube Creator Kuningan, Gen Hijau SMPN 1 Kuningan, Masyarakat Peduli
Lima Januari (Mapelija), Komunitas Gerakan Kita, PWI Kuningan, Forum Karang
Taruna Kecamatan Cibingbin dan Komunitas Motor Cross.
“Seperti lahan pertanian, saya lebih baik berkelahi dengan orang yang mengusulkan izin daripada mereka mengambil wilayah sawah kita untuk lahan mereka,” kata Ridho yang juga Ketua Koordinator Pengawasan Investasi Kabupaten Kuningan.
Mengenai program menjaga lingkungan, ia “mencolek” Perhutani karena dirinya sering offroad ke hutan dan melihat orang Perhutani menebang pohon.
Adapun sponsorship,
Setda Pemkab Kuningan, Dinas LH Kuningan, Perhutani KPH Kuningan, Bank Kuningan,
PAM Tirta Kamuning Kuningan, Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII Jawa
Barat, SPTH Dishut Jabar, Senkom Mitra Polri dan DPD LDII Kuningan.
Pewarta :
deha
Post a Comment