Diskusi “Pentahelix” Disporapar Menuai Kritikan

KUNINGAN (KN),- Diskusi yang diselenggarakan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Kuningan, Selasa (24/8/2021) ternyata menuai kritikan berbagai kalangan.
 
Pasalnya, diskusi bertema “Sinergitas Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisataan Dengan Pendekatan Pentahelix” tidak mengundang secara formal salah satu unsur yang ada di dalam Pentahelix yakni media.    
 
Konsep Pentahelix meliputi 5 unsur yaitu Pemerintah (Political Power), Komunitas Masyarakat (Social Power), Akademisi (Knowledge Power), Pebisnis atau Pengusaha dan Media.
 
Diskusi yang dihadiri Bupati Kuningan itu, mengundang akademisi seperti Rektor UNIKU, UNISA dan STKIP Muhammadiyah Kuningan serta Ketua KNPI, perwakilan Karang Taruna, para Aktivis BEM, perwakilan Asosiasi Desa Wisata dan pejabat internal Disporapar.
 
Pengamat Kebijakan Publik, H.R. Ayip Syarif Rahmat, ketika diminta pendapatnya, mengapresiasi program yang digelar Disporapar Kabupaten Kuningan, kemarin, dalam rangka pengembangan potensi desa dan perdesaan dengan konsep Pentahelix (multipihak).
 
“Saya secara pribadi memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala Disporapar,” katanya melalui WhatsApp, Rabu (25/8/2021).
 
Hanya saja, imbuhnya, tanpa melibatkan semua unsur termasuk elemen terkecil dari masyarakat program apapun sulit untuk dipahami oleh masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek dalam pembangunan.
 
“Diskusi itu dihadiri unsur akademisi lengkap, pelaku usaha serta perwakikan OKP, namun informasi bahwa media cetak maupun online yang merupakan komponen penting dalam kegiatan tersebut tidak dilibatkan atau diundang secara resmi,” katanya.
 
Hal ini merupakan sebuah kelemahan yang sangat besar bagi instansi manapun yang melakukan sosialisasi program, termasuk Disporapar ketika melaksanakan kegiatan diskusi bertema “Sinergitas Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisataan Dengan Pendekatan Pentahelix.”
 
Sepertinya pers tidak dianggap penting, padahal pers (media) cukup besar pengaruhnya terhadap pembangunan sebuah bangsa dan setiap pimpinan dimanapun, baik pemerintah maupun swasta haruslah memiliki wawasan tentang media atau pers.
 
Minimal memahami UU RI No 40 tahun 1999 Tentang Pers, terutama pasal 2 butir 1, bahwa Pers nasional mempunyai fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi hiburan, fungsi  sosial kontrol dan ekonomi.  
 
Masih kata Kang Ayip, panggilan akrabnya, kegiatan kemarin seharusnya pers diberi ruang termasuk sebagai narasumber.
 
“Tujuannya untuk memberikan sebuah komitmen dalam pengembangan potensi desa, apalagi temanya sinergitas, jadi harus bersinergis dengan siapapun termasuk membangun harmoni dengan dunia pers,” katanya.
 
Ini merupakan sebuah pembelajaran, khususnya bagi dinas instansi agar tidak melupakan pers dalam setiap event demi mencerdaskan bangsa.
 
Sehingga masyarakat paham terhadap program pemerintah dan merasa memiliki serta berupaya untuk memelihara maupun mengembangkannya sesuai dengan target yang diharapkan.
 
“Kalau teman-teman pers hadir dalam sebuah acara dinas, itu merupakan kewajiban sesuai tupoksinya tetapi pada acara diskusi kemarin sifatnya wajib dilibatkan secara resmi dan diundang khusus untuk memberikan materi yang terkait dengan isi tema,” pungkasnya.
 
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kuningan, Nunung Khazanah, melalui WhatsApp, mengatakan, ia ingin menyikapi kalimat Pentahelix.
 
Menurut Nunung, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pentahelix itu multipihak ada unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas dan media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan potensi lokal desa dan kawasan perdesaan.
 
Dalam hal acara yang digelar Disporapar bukan Pentahelix karena tidak melibatkan media massa, masih pincang. Pentahelix itu harus melibatkan lima unsur seperti yang disebutkan di atas.
 
“Nah ini baru empat, medianya tidak dilibatkan. Bagaimana mau maju dan bersinergi, bersatu padu dan terintegrasi, jika media saja tidak dilirik ?,” tanya Nunung  
 
Apalagi masalah pariwisata yang konon wisata tidak akan bisa maju dan berkembang apabila tidak bisa dikenal orang, tidak dipublikasikan oleh media, untuk menyentuh sasaran saja tidak bisa
 
Terpisah, Kadis Porapar, Toto Toharudin, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, hingga berita ini diturunkan, tidak memberikan jawaban.
 
Pewarta : deha