Kongres III PAPPI 2021, Media Berperan Strategis dalam Pembangunan Manusia
JAKARTA
(KN),- Ketua Perhimpunan Ahli Penyuluhan Pembangunan Indonesia (PAPPI) Sumardjo
MS, mengatakan, pembangunan manusia termasuk keluarga dan masyarakat yang
bermukim di kawasan perdesaan perlu mendapatkan dukungan dari media.
“Tidak hanya
oleh pemerintah, namun juga oleh dunia usaha, masyarakat dan keterlibatan media,”
katanya ketika seminar nasional dan Kongres III PAPPI 2021 bertema “Peran
Strategis Penyuluhan dalam Pembangunan Manusia Melalui Pendekatan Pentahelix
pada Era Digital” di Jakarta, Kamis (24/6/2021).
Ia menambahkan, sinergitas
dan kesatupaduan dalam menggerakkan potensi wilayah sangat diperlukan,
mengingat koordinasi dan komunikasi yang efektif merupakan hal yang masih
menjadi persoalan dalam pembangunan.
Pengembangan
kemitraan, penggalian potensi sumberdaya (alam, manusia dan lingkungan),
termasuk di dalamnya aspek sosial, ekonomi dan budaya akan lebih efektif bilamana
dapat dilakukan melalui pendekatan pentahelix.
“Misalnya, untuk
menghasilkan lulusan sarjana atau magister mau pun doktor, sangat diperlukan
kolaborasi dari pemerintah, dunia usaha dan media agar program pembelajaran
yang dirancang sesuai tantangan atau kebutuhan dan lulusan siap dengan apa yang
dihadapi pada masa mendatang,” katanya.
Begitu pula dengan
penyuluhan di berbagai bidang pembangunan, sangat memerlukan dukungan media
sebagai saluran untuk mengkomunikasikan hal-hal yang mampu menggugah minat dan
mengembangkan pengetahuan masyarakat mengenai berbagai aspek kehidupan.
“Terlebih di
masa pandemi ini, peran media sangat strategis dalam membantu tersebarnya
informasi yang valid dan bertanggung jawab, baik di desa mau pun di kota,”
katanya.
Pembangunan
masyarakat di suatu wilayah perlu didukung oleh semua unsur dalam pentahelix yang terdiri dari 5 unsur sebagai satu kesatuan dan saling bersinergitas.
Ia menjelaskan
akselerasi percepatan capaian tujuan pembangunan dapat dicapai jika
implementasi pentahelix dilakukan
dengan baik oleh pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media.
Pertama, unsur
pemerintah harus mempunyai political
power untuk menyusun dan merumuskan kebijakan melalui keputusan yang
dihasilkan secara konstitusional.
Kedua adalah
unsur masyarakat atau komunitas merupakan social
power sebagai subyek pembangunan.
Ketiga, akademisi
yang mempunyai kemampuan untuk berfikir dan bertindak secara obyektif, logis
dan sistematis, melalui kekuatan ilmu pengetahuan (knowledge
power), teknologi dan seni (Ipteks) mewujudkan kehidupan lebih beretika,
tanggap terhadap perubahan, lebih efektif dan efisien serta lebih berfaedah
bagi masyarakat.
Kemudian keempat
dunia usaha yang di dalamnya ada pebisnis atau pengusaha, wajib memahami dan
mengamalkan falsafah Pancasila.
“Apabila
dunia usaha atau sistem perekonomian tidak berdasarkan Pancasila, dikhawatirkan
akan memunculkan ketidakadilan sosial atau kesenjangan ekonomi yang semakin
lebar di masyarakat, misalnya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin
miskin,” katanya.
Kelima yaitu
media yang sangat strategis dalam membangun opini, minat, pengetahuan dan
wawasan individu, keluarga, kelompok, masyarakat dan bangsa. Media yang smart dan bijak, itulah yang diperlukan
untuk membangun bangsa.
“Media
sangat diperlukan oleh lembaga penyuluhan dalam membantu masyarakat mengakses
informasi dan berbagai layanan publik secara cepat dan akurat serta terpercaya,
terlebih pada era digital,” katanya.
Sementara
itu, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengatakan, petani agar
belajar dari manapun, termasuk media digital yang ada dan tidak hanya belajar
dari penyuluhan saja.
Dijelaskan, penyuluhan
diposisikan sebagai pendidikan yang menitikberatkan pada perubahan perilaku dan
ini sesuai dengan tujuan Kampus Merdeka.
“Saya
harapkan kongres ini bisa merumuskan suatu program yang cerdas. Kita juga
dorong para petani tidak hanya belajar dari penyuluhan tapi juga bisa dari mana
saja bisa dari berbagai media digital yang ada,” katanya.
Kontributor
Jakarta : Andika
Post a Comment