Kendati Pemilu Masih Jauh, KPU Kuningan Rutin Mendata Jumlah Pemilih




KUNINGAN,- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan, Asep. Z. Fauzi, menyebutkan, jumlah potensi pemilih sampai Januari 2021 sebanyak 859.081, mencakup 432.507 pemilih laki-laki dan 426.574 pemilih perempuan.

 

Hal itu dikatakan usai memimpin rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (DPB) secara virtual, didampingi jajaran anggota dan sekretariat KPU, di aula setempat, Jumat (29/1/2021).


“Pleno digelar secara rutin setiap akhir bulan untuk menetapkan data agregat potensi pemilih,” kata Asfa panggilan akrabnya Ketua KPU, kepada kamangkaranews.com, melalui WhatsAppnya.


Masih kata Asfa, rapat pleno masih digelar secara daring, mengingat sampai sekarang masih berada di tengah situasi pandemi Covid-19.


“Ini sebagai bentuk kepatuhan kita terhadap protokol pencegahan Covid-19. Mudah-mudahan dengan cara ini penyebaran Covid-19 dapat ditekan,” harapnya.


Dijelaskan, kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dilakukan guna menindaklanjuti amanah UU Nomor 7 Tahun 2017.


Pihaknya berterima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan yang selalu sinergis membantu proses pemutakhiran data. Tanpa sinergitas ini kata dia, KPU akan kesulitan menjalankan amanah di atas.


“Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Disdukcapil Kuningan. Semoga sinergitas ini dapat terus terjaga. Tentu saja seusai harapan kita semua, pada saatnya pemilihan nanti Kabupaten Kuningan akan memiliki daftar pemilih yang betul-betul mutakhir dan berkualitas,” ucapnya.


Ia mengajak seluruh peserta rapat untuk intensif menggelar kegiatan pendidikan politik. Hal tersebut dirasa penting untuk mengisi ruang kosong sebelum nantinya memasuki tahapan pemilihan.


“Kegiatan dimaksud baik yang digelar secara formal, nonformal, maupun informal,” katanya.


Dengan begitu diharapkan akan terjadi perubahan kualitatif pada pemilih. Sehingga mereka akan semakin cerdas dan bertanggung jawab saat menggunakan hak politiknya.


Pada dasarnya jajaran penyelenggara pemilihan lebih fokus kepada pendidikan pemilih saat ada pemilihan.


“Nah, sebelum itu terjadi tentu menjadi tanggung jawab kita semua untuk melakukan pendidikan politik. Utamanya oleh pihak pemerintah, partai politik, perguruan tinggi dan komponen strategis lainnya,” katanya.


deha

Diberdayakan oleh Blogger.