Jaga Kesatuan Bangsa, Jangan Terpengaruh Isu Tolak Vaksin Covid-19

KUNINGAN,- Masyarakat Kabupaten Kuningan jangan terpengaruh oleh isu-isu yang ditayangkan di media sosial tentang penolakan vaksin untuk menekan penyebaran dan penularan Covid-19.

 

Hal itu dikatakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kuningan, M. Budi Alimudin, kepada kamangkaranews.com di ruang kerjanya, Selasa (19/1/2021).

 

Menyikapi video penolakan vaksin oleh anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning, yang viral di media sosial, ia menjelaskan, pemerintah tidak melihat secara utuh apa yang disampaikan oleh anggota legislatif.

 

“Apakah penggalan-penggalan rekaman video itu seperti apa karena pada saat penayangan berita berikutnya, Bu Ribka menyampaikan bahwa dalam rekaman video itu ada yang tidak tersampaikan secara utuh,” katanya.

 

Setelah pemerintah melihat rekaman video tersebut dari A sampai Z dan berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh isu-isu, baik dari public figure ataupun dari masyarakat lainnya.

 

Menurutnya, untuk menjaga keutuhan kesatuan bangsa sebaiknya seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan mengikuti anjuran pemerintah agar divaksin karena tubuh akan menjadi kuat terhadap Covid-19.

 

“Dari sisi kesatuan bangsa apa yang pemerintah sampaikan melalui regulasi yang ada semuanya demi kebaikan masyarakat dan yang sudah terdaftar calon penerima vaksin  pertama untuk dilaksanakan dan tetap menerapkan protokol kesehatan,” katanya

 

Ia berharap, setelah mendapatkan vaksin masyarakat jangan mengabaikan protokol kesehatan karena pandemi Covid-19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kuningan masih belum selesai.

 

“Saran kami ikuti semua anjuran pemerintah supaya masyarakat sehat karena dampaknya untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan perekonomian negara akan berkembang,” katanya.

 

Masih kata Budi, adanya pandemi Covid-19, semua aspek terkendala termasuk anak-anak sekolah sehingga proses belajarnya terganggu, meskipun bisa dilakukan daring atau virtual.

 

“Media secara tidak langsung dari pemerintah dengan adanya vaksin maka masyarakat lebih semangat dan sehat, maka harus terfokus terhadap anjuran pemerintah,” katanya.

 

Ia menambahkan, Presiden Jokowi telah memberikan contoh sudah divaksin, bahkan kalau pemerintah menugaskan para pejabat dan PNS segera divaksin, ia juga ingin secepatnya divaksin.

 

deha